11 Tahun Berlalu, Yuk Peringati Kembali Hari Reformasi

Era Pasca Soeharto atau Masa Reformasi dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil Presiden BJ Habibie.

Krisis moneter yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia, terhadap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Hal ini menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organisasi mahasiswa yang melakukan aksi di berbagai wilayah Indonesia.

Nah, dalam rangka memperingati Hari Peringatan Reformasi Indonesia yang terjadi pada 21 Mei 1998, TimiKimi punya ulasannya mengenai kilas balik peristiwa yang terjadi pada hari tersebut. Simak yuk!

Kilas Balik Hari Peringatan Reformasi Mei 1998

1. Ketua DPR/MPR Harmoko Gelar Jumpa Pers Minta Presiden Soeharto Mundur

Source: Google

Hari Peringatan Reformasi ditandai dengan pada saat memasuki pertengahan 1997 krisis moneter (krismon) melanda Indonesia. Nilai rupiah anjlok terhadap dolar Amerika, yang berfluktuasi Rp12.000-Rp18.000 dari Rp2.200 pada awal tahun. Di tengah situasi ini, tim ekonomi Soeharto justru menaikkan tarif listrik dan bahan bakar minyak. Ekonomi rakyat semakin terpuruk. Soeharto menyiasati situasi rawan pangan dengan kampanye makan tiwul, yang disampaikannya melalui televisi. Namun Soeharto tetap penuh percaya diri, dan melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia terbang ke Jerman untuk berobat.

Tanggal 18 Mei 1998, hari-hari menegangkan dimulai. Senin pagi itu, ratusan mahasiswa dan masyarakat datang ke DPR/MPR. Sebagian melilitkan pita merah di kepala. Mereka menyebut diri sebagai delegasi gerakan reformasi nasional. Tidak hanya ingin menyampaikan aspirasi, mereka datang untuk menduduki gedung DPR/MPR.

Langkah mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR diambil untuk mendesak DPR agar memanggil MPR menggelar Sidang Istimewa dengan agenda utama meminta pertanggungjawaban Presiden Soeharto sebagai mandataris MPR. Siang harinya, Ketua DPR/MPR Harmoko didampingi wakil-wakilnya menggelar jumpa pers. Isi dari hasil jumpa pers, yaitu mencermati situasi terkini dan menyarankan Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Baca juga: Millennials Nggak Boleh Lupa! Sejarah Singkat Dari Hari Kebangkitan Nasional

Pimpinan Dewan dalam rapat tersebut telah mempelajari dengan cermat dan sungguh-sungguh perkembangan dan situasi nasional yang sangat cepat, menyangkut aspirasi masyarakat tentang reformasi, termasuk Sidang Umum MPR dan pengunduran diri Presiden. Untuk membahas masalah tersebut, esok harinya pada 19 Mei 1998 pimpinan dewan akan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan fraksi-fraksi, hasilnya akan disampaikan kepada Presiden Soeharto. Mekanisme tersebut ditempuh sesuai peraturan tata-tertib Dewan karena dalam pengambilan keputusan pimpinan Dewan harus bersama-sama pimpinan fraksi-fraksi.

Dalam menanggapi situasi tersebut, pimpinan Dewan baik ketua maupun wakil ketua, mengharapkan, demi persatuan dan kesatuan bangsa agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Pimpinan Dewan menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, menjaga persatuan dan kesatuan serta mewujudkan keamanan dan ketertiban supaya segala sesuatunya dapat berjalan secara konstitusional.

Sikap Harmoko ini berbeda jauh dengan puja-puji yang disampaikan saat Sidang Umum MPR Maret 1998, ketika dia mengatakan mayoritas rakyat masih menghendaki Soeharto melanjutkan jadi presiden. Malam itu, mahasiswa mulai menginap dan ribuan delegasi, termasuk tokoh masyarakat tidak henti berdatangan ke DPR/MPR menyampaikan aspirasi agar Soeharto lengser.

2. Presiden Soeharto Terbitkan Inpres yang Berikan Kewenangan Besar kepada Jenderal Wiranto

Source: Google

Kilas balik Hari Peringatan Reformasi berikutnya, pada tanggal 18 Mei, 21 tahun lalu, Presiden Soeharto menerbitkan Instruksi Presiden No. 16 Tahun 1998, yang memberikan kewenangan kepada Panglima ABRI Wiranto untuk mengambil tindakan apapun sepanjang terkait dengan ketertiban dan keamanan. Inpres itu menunjuk Wiranto menjadi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Kewaspadaan Nasional.

Di mata masyarakat Indonesia, surat itu bagaikan Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar yang memberikan kekuasaan tidak terbatas kepada Soeharto sebagai Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban. Supersemar ditandatangani Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Soeharto menggunakan surat sakti itu untuk konsolidasi kekuasaan dan membangun rezim orde baru.

Baca juga: Hari Pendidikan Nasional: Mengenal Sosok Ki Hajar Dewantara Dan Makna Hardiknas

3. Empat Menteri Koordinator Bertemu dengan Presiden Soeharto

Source: Google

Situasi yang semakin semrawut, terutama karena kerusuhan 13-14 Mei 1998, menteri ekonomi mengaku kewalahan. Sebagaimana dikutip dari wawancara dengan Ginandjar Kartasasmita, dalam bukunya “Managing Indonesia’s Transformation, An Oral History”, situasi negara stagnan, ekonomi chaos setelah kerusuhan yang terjadi 14 Mei. “Harga barang melesat, barang sulit didapat, karena pedagang China tidak ada,” kata Ginandjar, yang saat itu menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Kerusuhan mengancam warga Tionghoa. Banyak di antara mereka yang memilih pergi ke luar negeri atau mengungsi dari Jakarta. Dalam bukunya, Ginandjar menceritakan, “Situasi menjadi lebih parah karena hari itu beredar rumor bahwa Presiden akan mengumumkan keadaan darurat dan menggunakan kekuasaannya untuk melawan oposisi.”

4. Presiden Soeharto Berjanji Menyampaikan Sikap pada 19 Mei 1998

Source: Google

Jumpa pers pimpinan DPR/MPR cukup meredakan situasi demonstrasi mahasiswa di gedung wakil rakyat pada saat itu. Setelah jumpa pers, sejumlah bus mengangkut mahasiswa kembali ke kampus mereka. Seratusan mahasiswa tinggal bermalam di gedung DPR/MPR menuntut Sidang Istimewa untuk melengserkan Presiden. Syarwan Hamid mengizinkan mahasiswa menginap di gedung wakil rakyat.

Malam harinya, Jenderal TNI Wiranto menyampaikan sikap ABRI terkait pernyataan pimpinan DPR/MPR agar Presiden mundur adalah pendapat individu meskipun disampaikan secara kolektif. “Sesuai dengan konstitusi, pendapat seperti itu tidak memiliki ketetapan hukum. Pendapat DPR harus diambil oleh seluruh anggota dewan melalui Sidang Paripurna DPR,” kata Wiranto, di Markas Besar ABRI di Jalan Merdeka Barat.

Menurut Wiranto, “ABRI masih berpendapat bahwa tugas dan kewajiban mendesak pemerintah yang menjadi tanggung jawab Presiden adalah melaksanakan reshuffle kabinet, melaksanakan reformasi secara menyeluruh, dan mengatasi krisis. Agar reformasi yang hendak dilakukan berjalan baik, ABRI menyarankan dibentuk Dewan Reformasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan masyarakat, terutama kampus dan tokoh-tokoh kritis. Dewan ini akan berdampingan dengan DPR dan bekerjasama secara intensif.” Malam itu juga, melalui Kepala Bakin Mutojib, Soeharto mengatakan akan menanggapi pernyataan pimpinan DPR/MPR keesokan harinya, pada 19 Mei 1998.

Baca juga: Hari Buruh: Sejarah Dan Makna Yang Tersimpan Di Dalamnya

Ratusan Mahasiswa Turut Aksi, Demi Bela Bangsa

Hari ini, 20 tahun yang lalu. Puluhan atau bahkan ratusan mahasiswa turun ke jalanan. Berdemonstrasi. Bersuara. Berjuang untuk satu kata. Reformasi. 12 dan 13 Mei 1998. Warna kelam Indonesia, salah satu titik besar reformasi. Dalam rangka Hari Peringatan, semoga para pahlawan reformasi selalu dikenang jasanya. Jaya selalu negeri tercinta Indonesia!