Pemilu 2019: Banyak Perantau Keluhkan Tidak Bisa Gunakan Hak Suara

Pada pemilu 2019 kali ini banyak hal terjadi, salah satunya masih banyak perantau yang tidak bisa memberikan hak suaranya untuk memilih presiden/wakil presiden serta pemilihan legislatif. Padalah, banyak yang berharap bisa ikut berpartisipasi untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu kemarin. 

Dari daftar pemilih tambahan yang berjumlah sekitar 800.000 orang, diperkirakan masih banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu yang diselenggarakan pada 17 April kemarin. Perantau ini terdiri dari para pelajar dan mereka yang bekerja di luar daerah tempat tinggal. Padahal, perantau bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 dengan melengkapi data diri dan mengurus formulir A5.

Namun, ternyata masih banyak juga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Seperti halnya Hafiza, seorang mahasiswa perantau di Jakarta. Mahasiswa asal Sumatera Barat ini tidak bisa menggunakan hak suaranya karena tidak masuk dalam kondisi tertentu. Hafiza mengungkapkan putusan MK tidak adil bagi peajar yang menempuh pendidikan di daerah rantau.

Sebab, MK memutuskan mengakomodasi para pekerja formal yang bekerja di luar kota untuk mendaftar hingga 10 April, tetapi tidak untuk pelajar. “Kurang adil sih, karena kan, yang mahasiswa udah punya hak untuk memilih. Jadi, kenapa semua tidak disamaratakan saja haknya.” Ujar Hafiza.

Kritik Terhadap Putusan MK Seperti Apa?

Source: Google

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menilai putusan MK ini tidak sepenuhnya seperti yang dia harapkan. Titi adalah salah satu orang yang menggugat sejumlah pasal Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang kemudian diloloskan sebagian oleh MK melalui putusan uji materi pada 28 Maret lalu.

Baca juga: 35 Caleg Disabilitas Turut Meramaikan Kursi Parlemen Pada Pemilu 2019, Lho!

Titi mengatakan alasan kenapa menggugat, karena untuk melepaskan belenggu administrasi, yang mengurangi esensi hak pilih. Ia juga menambahkan, putusan MK ini mengancam hak suara para perantau khususnya mereka yang menemani orang sakit di luar kota, pelajar, dan pekerja formal. Menurutnya, KPU bisa memberi tafsir lebih luas dari empat kondisi tertentu yang ditentukan MK. Sebab, perantau seperti mahasiswa, pendamping orang sakit, pekerja sektor informal merupakan kategori di luar kendali atas kehendak, dan kondisi yang diinginkan.

Bagaimana Langkah KPU Tentang Hak Suara Perantau?

Source: Google

Sementara itu, KPU sudah menutup pendaftaran bagi perantau di luar kondisi tertentu seperti mahasiswa, dan pekerja informal.

“Nah, KPU dalam melayani juga mempertimbangkan faktor logistik itu. Andaikan bisa didata. Tapi kami sudah tidak bisa menambah kebutuhan logistiknya, karena memang tidak mungkin,” kata ketua KPU, Arief Budiman. Arief Budiman menambahkan, KPU sudah melakukan sosialisasi jauh-jauh hari bagi pemilih perantau untuk segera mendaftar. Semestinya, kata dia, kesempatan itu digunakan karena masih ada waktu untuk mendapatkan hak suara.

“Sejak awal kami mengatakan, gunakan hak pilihmu di TPS tempat kamu mendaftar. Kenapa? Karena hari itu libur kan,” ujar Arief.

“Menggunakan hak pilih di mana kamu terdaftar, itu akan terlindungi hak konstitusionalnya, untuk menggunakan lima surat suara,” tambahnya. KPU mencatat pemilih dalam DPTb mencapai 800.219 dari total DPT nasional dalam negeri sebanyak 190.779.969 jiwa. Sementara itu, berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipi (Dukcapil), terdapat 31,9 juta penduduk pindahan per Juni 2018. Namun, angka tersebut bercampur antara mereka yang belum dan sudah mengantongi KTP elektronik.

Baca juga: Cari Tahu Rekam Jejak Pemimpin RI, Sebelum Pemilu Besok Yuk!

Masalah Teknis atau Administratif

Source: Google

Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, masyarakat yang golput bahkan menapai 30 persen. Peneliti LSI Denny JA, Adjie Al Faraby mengatakan masyarakat yang golput lebih banyak karena alasan teknis dibanding alasan politisi atau ideologis. Adjie memperkirakan ada sekitar 30 persen masyarakat yang memilih untuk golput dengan alasan beragam.

Persoalan teknis atau administrasi ini, kata Adjie, lebih banyak disebabkan masyarakat enggan mengurus administratif persyaratan mencoblos, khususnya bagi mereka yang ingin pindah lokasi memilih. “Ada yang karena politis atau alasan ideologis, tapi itu mungkin hanya di bawah 10%,” kata dia di kawasan Jakarta Pusat, pada 23 Februari 2019.

Komisi pemilihan Umum (KPU) pada Februari 2019 mencatat lebih dari 275 ribu pemilih sudah melakukan proses pemindahan tempat memilih pada Pemilu 2019. Jumlah ini sudah tercatat di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2019. Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan para perantau yang memiliki KTP elektronik (E-KTP) dapat mencoblos di tempat tinggalnya saat ini. Namun, mereka harus mengurus pindah memilih sesuai UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 pasal 210 Ayat 1.

Aturan sebelumnya menyetakan batas maksimal pemilih pindah TPS adalah 30 hari sebelum pemilih berlangsung. Namun, setelah dua putusan MK, batas waktu pindah pemilih menjadi H-7 pencoblosan atau sampai 10 April. Selain itu, MK juga membolehkan penggunaan Surat Keterangan (Suket) jika belum memiliki E-KTP. “Jadi sesuai dengan putusan MK, paling lambat H-7 pencoblosan pemilu, atau sampai dengan 10 April. Kecuali kalau ada orang sakit, korban bencana alam, tahanan di lapas atau rutan, menjalankan tugas pada saat pemungutan suara,” jelas Viryan.